Menu ✖

Mode Gelap
Usai Kondangan di Pernikahan Sean Gelael, Rudy Salim Jawab Isu Pajak Mobil Mewah Neuropathic Pain: Causes, Signs and Care for Patients Your Complete Guide to Text Neck and Neck Pain and Safe Next Steps Pangkas Waktu Pemupukan Jadi 15 Menit per Hektare, Drone Pertanian Rakitan Bekasi Ini Dongkrak Hasil Panen hingga 40 Persen Tanamkan Jiwa Bahari, Ster Lanal Bintan Bersama Saka Bahari Sambangi Sekolah Laksanakan Sosialisasi Pramuka Saka Bahari Lanal Bintan Bersama KRI Teluk Youtefa-522 Hadirkan Kepedulian TNI AL Untuk Rakyat Dalam Rangka Hari Armada RI 2026

Nasional

Tb. Rahmad Sukendar (Ketum BPI KPNPA RI): BPI KPNPA RI Meminta Pemerintah tidak hanya Fokus pada Aspek Administratif Pendidikan Antikorupsi, tetapi juga pada Penguatan Mentalitas dan Integritas Individu di Birokrasi.

Avatar photobadge-check


					Tb. Rahmad Sukendar (Ketum BPI KPNPA RI): BPI KPNPA RI Meminta Pemerintah tidak hanya Fokus pada Aspek Administratif Pendidikan Antikorupsi, tetapi juga pada Penguatan Mentalitas dan Integritas Individu di Birokrasi. Perbesar

Tb. Rahmad Sukendar (Ketum BPI KPNPA RI): BPI KPNPA RI Meminta Pemerintah tidak hanya Fokus pada Aspek Administratif Pendidikan Antikorupsi, tetapi juga pada Penguatan Mentalitas dan Integritas Individu di Birokrasi.

 

Jakarta, Intelposts.com

 

 

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, memberikan catatan kritis dalam acara peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

​Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini sedianya menjadi tonggak penguatan integritas bangsa. Namun, BPI KPNPA RI menekankan bahwa buku panduan saja tidak cukup tanpa integritas moral dari para pelaksananya.

Rahmad  menyoroti fenomena banyaknya oknum aparatur negara dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai mulai melenceng dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mereka.

​”Masukan kami kepada pemerintah adalah perlunya evaluasi mendalam. Sekarang ini banyak APH atau aparatur negara yang keluar dari Tupoksinya,” tegas Rahmad saat ditemui di usai acara.

READ  Satgas Pangan Polda Metro Jaya Cek Harga Beras di Pasar Tradisional Ciracas dan Retail Modern

Menurutnya, jika aparatur tidak bekerja sesuai mandatnya, maka semangat pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan tanpa aksi nyata yang berdampak. “Jadi, tempat yang selama ini digembar-gemborkan untuk penindakan korupsi justru tidak berjalan pada bagian-bagian pentingnya karena adanya penyimpangan fungsi tersebut,” tambahnya.

​Sebagai lembaga pengawas anggaran, BPI KPNPA RI meminta pemerintah tidak hanya fokus pada aspek administratif pendidikan antikorupsi, tetapi juga pada penguatan mentalitas individu di birokrasi.

​Rahmad mengingatkan bahwa setiap pejabat dan aparat memiliki sumpah jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

​”Kami meminta seluruh aparatur untuk kembali kepada moral. Mereka terikat dengan janji dan moral kepada warga masyarakat. Integritas itu bukan sekadar di atas kertas, tapi di dalam hati nurani setiap pelayan publik,” kata Rahmad.

​Meski memberikan kritik pedas, BPI KPNPA RI menyatakan dukungannya terhadap sinergi yang dibangun antara Kemendagri, KPK, dan Kemendikdasmen. Rahmad berharap panduan dan bahan ajar yang diluncurkan hari ini benar-benar menjadi instrumen bagi aparatur negara untuk kembali bersinergi dengan semua pihak guna menjalankan kewajiban mereka secara bersih dan profesional.

​Peluncuran ini sendiri dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah, yang dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Walikota se Indonesia.

Kemendagri-KPK Luncurkan Bahan Ajar Anti Korupsi, BPI KPNPA RI: Kembali ke Moral

JD.id, Jakarta– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi dalam sebuah seremoni yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/5). Langkah ini merupakan kolaborasi strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparat pemerintahan.

​Acara yang berlangsung di tengah agenda Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah dari seluruh Indonesia.

READ  TOMS Indonesia dan Content Creator Febrian Tutup Kampanye Berjalan Sambil Berbagi dengan Donasi Nyata

Dalam peluncuran tersebut, ditekankan pentingnya aparatur negara untuk meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar setiap elemen pemerintahan dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing secara optimal dan bersih dari praktik korupsi.

​Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tb. Rahmad Sukendar, yang hadir dalam acara tersebut, memberikan catatan kritis terkait implementasi pemberantasan korupsi di lapangan.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Usai Kondangan di Pernikahan Sean Gelael, Rudy Salim Jawab Isu Pajak Mobil Mewah

22 November 2026 - 08:32 WIB

Pangkas Waktu Pemupukan Jadi 15 Menit per Hektare, Drone Pertanian Rakitan Bekasi Ini Dongkrak Hasil Panen hingga 40 Persen

21 November 2026 - 12:38 WIB

RPA INDONESIA KEMBALI LAPORKAN MAFIA TANAH DAN SUAP SUMMARECON KE BARESKRIM DAN KPK, MINTA NUSRON WAHID SERTA DIREKSI DAN KOMISARIS DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

21 November 2026 - 08:10 WIB

Raih AWMI Leaders Award 2026, dr. Tony Sukentro Soroti Keunggulan Bedah Laser dan Tantangan Pajak Alkes dalam Wisata Medis

21 November 2026 - 01:21 WIB

*Peluncuran Buku “Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi” dan Pidato Kebudayaan.*

20 November 2026 - 11:54 WIB

Trending di Nasional