Kembali Terpilih Secara Aklamasi Di Munas APBMI, H Juswandi Kristanto : Kerjasama Yang Baik dengan BUP Kunci Tekan Biaya Logistik Nasional
Jakarta, Gramediapost.com
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX di salah satu Hotel di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Perhelatan ini mengusung tema “Meningkatkan Kemitraan APBMI dengan BUP Mewujudkan Ekosistem Kepelabuhanan yang Efisien dan Berdayaguna”.
Munas ini menjadi momentum penting bagi APBMI untuk mengevaluasi program kerja sekaligus memperkuat sinergi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Ketua Umum APBMI, Capt. H. Juswandi Kristanto, menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah menekan biaya logistik nasional. Ia memastikan seluruh tarif bongkar muat anggota APBMI dipatok transparan, mengacu pada kesepakatan lintas asosiasi dan Keputusan Menteri.
“Kami selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Membuat pelabuhan itu occupancy ratio-nya rendah sehingga tidak terjadi antrean kapal, dan bisa menurunkan biaya logistik nasional,” ujar Capt. Juswandi saat ditemui di lokasi acara.
Strategi Pangkas Waktu Sandar Kapal
Juswandi membeberkan kunci utama efisiensi logistik terletak pada kecepatan pelayanan kapal di pelabuhan. Makin cepat proses bongkar muat, makin besar penghematan yang dirasakan para pelaku usaha.
Ia mencontohkan, biaya operasional kapal bisa menyentuh angka USD 10.000 hingga USD 50.000 per hari (sekitar Rp 150 juta – Rp 780 juta). Jika proses bongkar muat dipangkas dari 4-5 hari menjadi hanya 1-1,5 hari, penghematan biaya secara signifikan langsung tercipta.
“Efisiensi waktu ini secara langsung akan menurunkan ocean freight dan menghemat biaya operasional kapal secara keseluruhan,” jelasnya.
Ibaratkan BUP Pemilik Sawah dan PBM Petaninya
Tak hanya soal efisiensi, Juswandi juga menyoroti pentingnya hubungan kemitraan yang setara antara APBMI dan BUP. Ia mengibaratkan BUP sebagai pemilik lahan sawah, sementara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah petani pengolahnya.
Menurutnya, kolaborasi yang sehat harus dijaga sesuai regulasi yang berlaku agar tidak ada pihak yang saling merugikan.
“Jangan sampai PBM jadi petani, sawahnya milik orang lain, setelah untung tidak dibantu. UU Nomor 17 Tahun 2008 sudah mengatur BUP harus bermitra dengan PBM dalam kesetaraan dan prinsip saling menguntungkan,” tegas Juswandi.
Kembali Dipilih Pimpin APBMI
Selain membahas program kerja dan evaluasi AD/ART, Munas IX ini juga menetapkan kepemimpinan baru APBMI. Juswandi mengaku sebenarnya menginginkan adanya estafet kepemimpinan kepada generasi muda.
Namun, tingginya dorongan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh Indonesia membuatnya kembali terpilih secara aklamasi.
“Saya siap mengemban amanah ini demi memastikan PBM seluruh Indonesia tetap eksis dan bekerja, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di sektor kepelabuhanan,” tuturnya.
Ia pun berharap sinergi antara PBM dan pihak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) maupun Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/Transportasi (EMKL) terus berjalan makin solid ke depan.
