ABUPI Dorong Efisiensi Bongkar Muat Pelabuhan untuk Tekan Biaya Logistik Nasional
JAKARTA, Intelposts.com
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mendorong peningkatan efisiensi kegiatan bongkar muat di pelabuhan sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan biaya logistik nasional. Efisiensi waktu pelayanan kapal dinilai menjadi faktor penting dalam mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan daya saing sektor kepelabuhanan Indonesia.
Ketua Umum ABUPI, Liana Trisnawati, mengatakan pihaknya berharap biaya logistik di Tanah Air dapat ditekan melalui penerapan tarif yang proporsional, terukur, dan diselaraskan dengan ketentuan pemerintah serta kesepakatan bersama seluruh asosiasi terkait.
Hal tersebut disampaikan Liana saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (28/10/2026), ketika menjelaskan agenda musyawarah nasional (Munas) serta harapan ABUPI terhadap peningkatan kinerja dan efisiensi operasional pelabuhan.
Menurut Liana, upaya menurunkan biaya logistik tidak cukup hanya melalui penyesuaian tarif. Percepatan pelayanan kapal, pengurangan waktu tunggu, serta optimalisasi kegiatan bongkar muat juga menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian bersama.
“Kami ingin menurunkan biaya logistik di Tanah Air. Tarif harus disesuaikan dengan kesepakatan seluruh asosiasi dan ketentuan pemerintah, bukan ditetapkan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, semakin cepat proses bongkar muat dilakukan, semakin rendah pula biaya operasional kapal yang harus ditanggung pemilik kapal. Sebaliknya, lamanya waktu kapal berada di pelabuhan dapat meningkatkan biaya dan berdampak pada tingginya ongkos angkutan laut atau ocean freight.
Liana mencontohkan, apabila sebuah kapal yang biasanya membutuhkan waktu tiga hari untuk menyelesaikan kegiatan di pelabuhan dapat dilayani hanya dalam waktu satu setengah hari, maka terdapat penghematan waktu operasional yang signifikan.
“Kalau kapal bisa bekerja lebih cepat, misalnya dari tiga hari menjadi satu setengah hari, berarti ada penghematan waktu satu setengah hari. Itu tentu berpengaruh terhadap biaya kapal dan pada akhirnya dapat menurunkan ocean freight,” jelasnya.
Menurut dia, pemilik kapal harus memperhitungkan seluruh biaya operasional ketika menentukan tarif angkutan laut. Semakin lama kapal tertahan di pelabuhan, semakin besar pula beban biaya yang berpotensi dibebankan dalam perhitungan tarif pengangkutan.
Karena itu, Liana menegaskan bahwa percepatan pelayanan pelabuhan harus menjadi perhatian bersama, baik bagi perusahaan bongkar muat maupun badan usaha pelabuhan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan agar produktivitas meningkat tanpa mengabaikan keselamatan kerja dan kualitas pelayanan.
Ia juga menekankan bahwa perusahaan bongkar muat memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan. Meski teknologi informasi dan otomatisasi terus berkembang, menurutnya, tenaga manusia masih dibutuhkan dalam sejumlah pekerjaan teknis yang memerlukan keterampilan khusus.
“Secanggih apa pun teknologi informasi, pekerjaan bongkar muat tetap membutuhkan tenaga dan keahlian manusia. Pekerjaan seperti memasang sling dan menangani barang tertentu tidak mudah digantikan sepenuhnya oleh robot,” katanya.
Meski demikian, Liana menilai perkembangan teknologi tetap perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan efektivitas pekerjaan di lapangan. Dengan dukungan teknologi yang tepat, proses bongkar muat diharapkan dapat berjalan lebih produktif sekaligus meningkatkan standar keselamatan kerja.
Di sisi lain, Liana mengingatkan pentingnya kemitraan yang sehat antara perusahaan bongkar muat dan badan usaha pelabuhan. Ia mengibaratkan perusahaan bongkar muat sebagai petani yang menggarap sawah milik pihak lain. Dalam hubungan tersebut, kerja sama dan pembagian manfaat yang adil menjadi kunci keberlangsungan usaha kedua belah pihak.
“Kami ini seperti petani yang tidak punya sawah. Sawahnya milik badan usaha pelabuhan, sementara kami bekerja di sana. Karena itu, ketika usaha berhasil dan menghasilkan keuntungan, harus ada kontribusi serta pembagian hasil yang saling menguntungkan,” tuturnya.
Menurut Liana, hubungan usaha yang tidak seimbang dapat merugikan keberlangsungan perusahaan bongkar muat. Apabila badan usaha pelabuhan memilih menjalankan sendiri seluruh kegiatan yang sebelumnya dikerjakan melalui kemitraan, perusahaan bongkar muat berpotensi kehilangan ruang usaha dan kesempatan untuk berkembang.
Oleh sebab itu, ia berharap kemitraan antara badan usaha pelabuhan dan perusahaan bongkar muat terus diperkuat melalui prinsip keselamatan, profesionalisme, serta hubungan bisnis antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B) yang adil dan saling menguntungkan.
Liana menegaskan, ABUPI ingin terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan kepelabuhanan demi mendukung kelancaran arus barang, meningkatkan efisiensi operasional, dan menekan biaya logistik nasional.
“Harapan kami, seluruh pihak dapat bekerja sama dengan baik. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi negara melalui pelayanan bongkar muat yang semakin cepat, efisien, aman, dan mampu mendukung penurunan biaya logistik nasional,” pungkasnya.
