Menu ✖

Mode Gelap
Usai Kondangan di Pernikahan Sean Gelael, Rudy Salim Jawab Isu Pajak Mobil Mewah Neuropathic Pain: Causes, Signs and Care for Patients Your Complete Guide to Text Neck and Neck Pain and Safe Next Steps Pangkas Waktu Pemupukan Jadi 15 Menit per Hektare, Drone Pertanian Rakitan Bekasi Ini Dongkrak Hasil Panen hingga 40 Persen Tanamkan Jiwa Bahari, Ster Lanal Bintan Bersama Saka Bahari Sambangi Sekolah Laksanakan Sosialisasi Pramuka Saka Bahari Lanal Bintan Bersama KRI Teluk Youtefa-522 Hadirkan Kepedulian TNI AL Untuk Rakyat Dalam Rangka Hari Armada RI 2026

Nasional

Rilis Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Imparsial Dorong Penataan Tata Kelola Keamanan Nasional

Avatar photobadge-check


					Rilis Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Imparsial Dorong Penataan Tata Kelola Keamanan Nasional Perbesar

Rilis Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Imparsial Dorong Penataan Tata Kelola Keamanan Nasional

 

 

JAKARTA, Intelposts.com

 

Menjelang paruh kedua masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga kajian reformasi sektor keamanan, Imparsial, menerbitkan rilis evaluasi resmi terkait dinamika tata kelola kelembagaan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Melalui rilis tertulisnya, Imparsial menggarisbawahi pentingnya menjaga konsistensi agenda reformasi sektor keamanan agar tetap berjalan beriringan dengan komitmen konsolidasi demokrasi dan pengawasan publik.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan gejala kuat terjadinya regresi demokrasi yang didorong oleh militerisasi ruang sipil. Perluasan peran militer dalam pemerintahan, penguatan struktur komando teritorial, berulangnya kekerasan aparat, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar stagnasi reformasi, melainkan pembalikan arah agenda reformasi sektor keamanan,” tulis Imparsial dalam rilis resminya Selasa (20/10/2026)

Selain itu, Imparsial menyoroti perlunya pemeliharaan batas-batas peran profesionalisme institusi keamanan nasional demi menjaga keseimbangan hubungan antara sipil dan militer.

“Kami juga menyebut kecenderungan ini sebagai involusi profesionalisme militer, yakni arus balik yang membuat militer kembali masuk ke ruang sipil seperti pada masa Orde Baru. Kecenderungan tersebut mengancam supremasi sipil, mempersempit ruang demokrasi, dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada pemerintahan autokratis,” lanjut Imparsial.

READ  Peresmian Kantor DPP Partai Rakyat Indonesia Oleh M.Nazaruddin, Ketum PRI dan Seluruh Petugas Partai "Bersama Presiden Prabowo Membangun Persatuan, Menggapai Indonesia Emas".

Melalui dokumen catatan ini, Imparsial merekomendasikan agar pemerintah beserta pengambil kebijakan strategis dapat melakukan langkah-langkah penataan kembali. Penguatan supremasi sipil, transparansi, serta akuntabilitas institusional dinilai menjadi pilar utama dalam membangun sistem keamanan nasional yang profesional dan modern.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Usai Kondangan di Pernikahan Sean Gelael, Rudy Salim Jawab Isu Pajak Mobil Mewah

22 November 2026 - 08:32 WIB

Pangkas Waktu Pemupukan Jadi 15 Menit per Hektare, Drone Pertanian Rakitan Bekasi Ini Dongkrak Hasil Panen hingga 40 Persen

21 November 2026 - 12:38 WIB

RPA INDONESIA KEMBALI LAPORKAN MAFIA TANAH DAN SUAP SUMMARECON KE BARESKRIM DAN KPK, MINTA NUSRON WAHID SERTA DIREKSI DAN KOMISARIS DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

21 November 2026 - 08:10 WIB

Raih AWMI Leaders Award 2026, dr. Tony Sukentro Soroti Keunggulan Bedah Laser dan Tantangan Pajak Alkes dalam Wisata Medis

21 November 2026 - 01:21 WIB

*Peluncuran Buku “Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi” dan Pidato Kebudayaan.*

20 November 2026 - 11:54 WIB

Trending di Nasional