Menu ✖

Mode Gelap
Usai Kondangan di Pernikahan Sean Gelael, Rudy Salim Jawab Isu Pajak Mobil Mewah Neuropathic Pain: Causes, Signs and Care for Patients Your Complete Guide to Text Neck and Neck Pain and Safe Next Steps Pangkas Waktu Pemupukan Jadi 15 Menit per Hektare, Drone Pertanian Rakitan Bekasi Ini Dongkrak Hasil Panen hingga 40 Persen Tanamkan Jiwa Bahari, Ster Lanal Bintan Bersama Saka Bahari Sambangi Sekolah Laksanakan Sosialisasi Pramuka Saka Bahari Lanal Bintan Bersama KRI Teluk Youtefa-522 Hadirkan Kepedulian TNI AL Untuk Rakyat Dalam Rangka Hari Armada RI 2026

Nasional

Pernyataan Dukungan Dari Para Veteran Purnawirawan TNI-POLRI, Dan Pejuang Sipil Terhadap Langkah Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

Avatar photobadge-check


					Pernyataan Dukungan Dari Para Veteran Purnawirawan TNI-POLRI, Dan Pejuang Sipil Terhadap Langkah Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Perbesar

Pernyataan Dukungan Dari Para Veteran Purnawirawan TNI-POLRI, Dan Pejuang Sipil Terhadap Langkah Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Intelposts.com

 

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan prioritas terhadap perang melawan korupsi, rakyat Indonesia dikejutkan oleh kasus-kasus korupsi yang membuka tabir modus dan keterlibatan elit pemerintahan dari waktu ke waktu.

Realitas kebangsaaan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah muak dengan retorika dan pertunjukan kekuasaan para oknum pejabat. Rakyat menuntut tindakan nyata bukan perilaku yang justru terus menggerogoti kekayaan negara dan mengorbankan kepentingan nasional.

Mencermati jumlah pelaku serta nilai rupiah yang dikorupsi, kejahatan korupsi telah merajarela dalam skala yang sangat fantastis dan diluar nalar akal sehat. “Kejahatan ini seolah-olah tidak dapat dihentikan karena banyak pihak berkuasa yang terus mengatur, merencanakan, dan melindunginya,” kata Ketua Umum DPP LVRI Jenderal TNI Purn HBL Mantiri saat membacakan Pernyataan Sikap Dukungan dari para Veteran, Purnawirawan TNI-Polri, dan Pejuang Sipil terhadap langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Pada saat menyampaikan pernyataan sikap yang diadakan di Aula Karya Dharma Gedung Veteran, Kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025) pagi, Ketua Umum DPP LVRI didampingi Pimpinan dari DPP Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Foko.

READ  Eva Mulia Priority untuk Layanan Lebih Advance

“Faktanya, kehendak dan kebijakan pemberantasan korupsi yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia justru secara sengaja dan sistematis dihambat serta dihalangi melalui penyebaran isu-isu negatif yang menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional serta membahayakan pemerintahan,” ucap Jenderal TNI Purn HBL Mantiri lantang.

Sekjen Foko Letjen TNI Purn Bambang Dharmono mengatakan Pernyataan Sikap ini dilakukan pada saat Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat bangsa dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Ditambahkan, dipilihnya Markas Besar Veteran RI sebagai tempat menyampaikan Pernyataan Sikap karena faktor kepejuangan para Veteran RI.

Ketua Umum DPP LVRI lebih lanjut mengemukakan, mencermati dengan seksama langkah-langkah pemerintah akhir-akhir ini dengan kesadaran penuh dan semangat keberanian luar biasa berupaya melawan para koruptor demi membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Isi Pernyataan Sikap itu adalah sebagai berikut:

Mendukung sepenuhnya langkah-langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.

Mendesak Kejaksaan, Polri, dan KPK segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat, mantan pejabat, politisi yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk yang melindungi pelaku korupsi.

Mendesak pemerintah segera menghentikan segala bentuk perlawanan yang dilakukan oleh oknum-oknum elit pemerintahan, baik di dalam lembaga eksekutif lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif terhadap kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mendesak pemerintah untuk meminta lembaga legislatif segera memutuskan dan mensahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

Mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan BUMN dan swasta guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

READ  KAPOLRI TUTUP E-SPORTS KAPOLRI CUP 2026, AJAK GENERASI MUDA JADI DUTA KAMTIBMAS DAN AKTIF LAPORKAN GANGGUAN KE 110

Menyarankan pemerintah membentuk badan pengawas independen untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam rangka upaya represif preventif dan represif yudisial.

Menyarankan pemerintah segera memperkuat ketahanan karakter Bangsa Indonesia melalui pendidikan karakter dan penegakan hukum yang tegas.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Usai Kondangan di Pernikahan Sean Gelael, Rudy Salim Jawab Isu Pajak Mobil Mewah

22 November 2026 - 08:32 WIB

Pangkas Waktu Pemupukan Jadi 15 Menit per Hektare, Drone Pertanian Rakitan Bekasi Ini Dongkrak Hasil Panen hingga 40 Persen

21 November 2026 - 12:38 WIB

RPA INDONESIA KEMBALI LAPORKAN MAFIA TANAH DAN SUAP SUMMARECON KE BARESKRIM DAN KPK, MINTA NUSRON WAHID SERTA DIREKSI DAN KOMISARIS DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

21 November 2026 - 08:10 WIB

Raih AWMI Leaders Award 2026, dr. Tony Sukentro Soroti Keunggulan Bedah Laser dan Tantangan Pajak Alkes dalam Wisata Medis

21 November 2026 - 01:21 WIB

*Peluncuran Buku “Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi” dan Pidato Kebudayaan.*

20 November 2026 - 11:54 WIB

Trending di Nasional