Menu ✖

Mode Gelap
Akhiri Penugasan dengan Tuntas, Yonarmed 12 Kostrad Laksanakan Alih Kodal Satgas Pamtas Pangdivif 3 Kostrad Pimpin Tradisi Penerimaan dan Pembaretan Prajurit Yonif 753/AVT Sambut HUT ke-81 TNI, Brigif 13/Galuh Rahayu Gelar Gebyar Bazar Murah untuk Masyarakat Semarak HUT Ke-81 TNI, Menarmed 1 Kostrad Gelar Bazar Murah untuk Masyarakat Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Berkontribusi dalam Suksesnya Lomba Tembak Piala Panglima TNI 2026 Satgas Pamtas Yonarhanud 2 Kostrad Hadirkan Sumber Air Bersih bagi Warga Desa Lemon

Nasional

Pernyataan Dukungan Dari Para Veteran Purnawirawan TNI-POLRI, Dan Pejuang Sipil Terhadap Langkah Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

Avatar photobadge-check


					Pernyataan Dukungan Dari Para Veteran Purnawirawan TNI-POLRI, Dan Pejuang Sipil Terhadap Langkah Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Perbesar

Pernyataan Dukungan Dari Para Veteran Purnawirawan TNI-POLRI, Dan Pejuang Sipil Terhadap Langkah Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Intelposts.com

 

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan prioritas terhadap perang melawan korupsi, rakyat Indonesia dikejutkan oleh kasus-kasus korupsi yang membuka tabir modus dan keterlibatan elit pemerintahan dari waktu ke waktu.

Realitas kebangsaaan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah muak dengan retorika dan pertunjukan kekuasaan para oknum pejabat. Rakyat menuntut tindakan nyata bukan perilaku yang justru terus menggerogoti kekayaan negara dan mengorbankan kepentingan nasional.

Mencermati jumlah pelaku serta nilai rupiah yang dikorupsi, kejahatan korupsi telah merajarela dalam skala yang sangat fantastis dan diluar nalar akal sehat. “Kejahatan ini seolah-olah tidak dapat dihentikan karena banyak pihak berkuasa yang terus mengatur, merencanakan, dan melindunginya,” kata Ketua Umum DPP LVRI Jenderal TNI Purn HBL Mantiri saat membacakan Pernyataan Sikap Dukungan dari para Veteran, Purnawirawan TNI-Polri, dan Pejuang Sipil terhadap langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Pada saat menyampaikan pernyataan sikap yang diadakan di Aula Karya Dharma Gedung Veteran, Kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025) pagi, Ketua Umum DPP LVRI didampingi Pimpinan dari DPP Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Foko.

READ  Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKAFAH UKI) Sukses Gelar Diskusi Panel “Reformasi Polri: Jalan Mengatasi Dwifungsi Polri”

“Faktanya, kehendak dan kebijakan pemberantasan korupsi yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia justru secara sengaja dan sistematis dihambat serta dihalangi melalui penyebaran isu-isu negatif yang menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional serta membahayakan pemerintahan,” ucap Jenderal TNI Purn HBL Mantiri lantang.

Sekjen Foko Letjen TNI Purn Bambang Dharmono mengatakan Pernyataan Sikap ini dilakukan pada saat Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat bangsa dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Ditambahkan, dipilihnya Markas Besar Veteran RI sebagai tempat menyampaikan Pernyataan Sikap karena faktor kepejuangan para Veteran RI.

Ketua Umum DPP LVRI lebih lanjut mengemukakan, mencermati dengan seksama langkah-langkah pemerintah akhir-akhir ini dengan kesadaran penuh dan semangat keberanian luar biasa berupaya melawan para koruptor demi membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Isi Pernyataan Sikap itu adalah sebagai berikut:

Mendukung sepenuhnya langkah-langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.

Mendesak Kejaksaan, Polri, dan KPK segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat, mantan pejabat, politisi yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk yang melindungi pelaku korupsi.

Mendesak pemerintah segera menghentikan segala bentuk perlawanan yang dilakukan oleh oknum-oknum elit pemerintahan, baik di dalam lembaga eksekutif lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif terhadap kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mendesak pemerintah untuk meminta lembaga legislatif segera memutuskan dan mensahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

Mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan BUMN dan swasta guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

READ  Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Gorontalo, Ir. Achmad Bagulu, S.T., IPM,: Kami Siap  Mengembalikan Kejayaan PBB di Gorontalo menjelang Pemilu 2029

Menyarankan pemerintah membentuk badan pengawas independen untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam rangka upaya represif preventif dan represif yudisial.

Menyarankan pemerintah segera memperkuat ketahanan karakter Bangsa Indonesia melalui pendidikan karakter dan penegakan hukum yang tegas.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat Sukses Kukuhkan Susunan Kepengurusan Baru Periode 2026–2031

26 September 2026 - 12:54 WIB

RPA INDONESIA MINTA KOMISI III DPR DAN PROPAM KAWAL KASUS VANESSA TUHUTERU, TEGASKAN HAK PENDIDIKAN SHAREN DAN KEJELASAN FINANSIAL RP500 JUTA

25 September 2026 - 23:23 WIB

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati: Akselerasi PAD DKI Jakarta, Bapenda Dorong Ekosistem Pembayaran Daerah yang Modern dan Terintegrasi

25 September 2026 - 13:43 WIB

Mubes VII Wira Karya Indonesia Tetapkan Venessa Supit Ketum DPP, Janjikan Kejutan Program Baru

24 September 2026 - 12:26 WIB

Inspirasi Para Wanita Tangguh di GPSI Pancaran Kasih Allah: Menggali “3 Kebahagiaan Sejati Bagi Wanita”

24 September 2026 - 03:01 WIB

Trending di Nasional