Ketua IKM DPW Jawa Barat Tuanku Jhony Martu Sikumbang Sultan Sari Alam: IKM Dukung Aspirasi agar Pemerintah Pusat Menetapkan Status Bencana Nasional untuk Memfasilitasi Bantuan Internasional dan Mempercepat Proses Rekonstruksi
Jakarta, Intelposts.com
Dalam upaya menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, komunitas Perantau Minang di Jakarta menggelar aksi solidaritas penggalangan dana. Acara yang berlangsung di Hotel Balairung, Jakarta, pada (10/01/26) ini bertujuan untuk mengumpulkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., mengajak seluruh Perantau Minang di Jakarta untuk turut serta dalam aksi solidaritas ini. “Sekarang saatnya saya ajak Perantau Minang yang berada di Jakarta semua, untuk bantu saudara kita yang disana (Sumbar), untuk memberikan bantuan berapapun nilainya sangat bermanfaat bagi mereka saat ini,” ujarnya dalam wawancara dengan media.
Bantuan yang terkumpul akan disalurkan melalui BAZNAS dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut laporan, total bantuan yang terkumpul mencapai Rp 54 miliar dari kabupaten dan kota, serta Rp 2,6 miliar dari masyarakat melalui BAZNAS.
Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan terima kasih kepada perantau yang telah berkontribusi. “Kami sangat menghargai kepedulian dan kontribusi masyarakat. Kerusakan dan kerugian akibat bencana ini mencapai Rp 33 triliun, dan kami membutuhkan dana sekitar Rp 22 triliun untuk pembangunan ke depan,” katanya.
Rencana percepatan pembangunan ini akan dituangkan dalam R3PB dokumen dan diserahkan ke BNPB, Kementrian Dalam Negeri, dan Presiden. Gubernur berharap program ini dapat terlaksana pada tahun 2028 dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait.
Sementara itu Ketua IKM DPW Jawa Barat Tuanku Jhony Martu Sikumbang Sultan Sari Alam mengatakan, Penanganan pasca bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus dilakukan dengan penyaluran bantuan kepada korban. Namun, desakan untuk menetapkan status bencana nasional semakin kuat, dengan harapan dapat memfasilitasi bantuan internasional dan mempercepat proses rekonstruksi,” ujarnya.
Penetapan status bencana nasional diharapkan dapat membuka jalan bagi donasi internasional dan mempercepat proses pembangunan kembali. Dalam undang-undang bencana, hanya dikenal bencana daerah dan bencana nasional, sehingga penetapan status bencana nasional menjadi penting untuk mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana,” harapnya.
Pemerintah pusat diharapkan segera melakukan rekonsiliasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk meringankan penderitaan korban dan mempercepat proses pembangunan kembali,” pungkasnya.
Ketua IKM DPW Jawa Barat Tuanku Jhony Martu Sikumbang Sultan Sari Alam menegaskan, Penggalangan dana untuk membantu korban banjir bandang di Sumatera Barat 2025 sangat diperlukan karena bencana ini telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik secara materi maupun korban jiwa. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir bandang ini telah menewaskan 1.178 orang, 7.000 orang terluka, dan 147 orang lainnya masih hilang.
Kerugian materi juga sangat besar, diperkirakan mencapai Rp68,67 triliun. Banyak rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur yang rusak atau hancur. Oleh karena itu, penggalangan dana sangat diperlukan untuk membantu korban banjir bandang ini.”
