Akselerasi Hunian Layak MBR: Kementerian PKP Pangkas Aturan, Genjot 4 Program Andalan Perumahan Rakyat
Jakarta, 16 Oktober 2026
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memacu realisasi program perumahan rakyat secara masif melalui empat prioritas utama. Langkah strategis ini sejalan dengan arahan Presiden untuk bekerja lebih cepat, inovatif, dan menjunjung tinggi integritas bebas korupsi, demi memastikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Dalam keterangannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen kementerian untuk merealisasikan sejumlah program andalan yang berdampak langsung bagi masyarakat:
1. **Bedah Rumah (RTLH):**
Menargetkan penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 400.000 unit di seluruh Indonesia.
2. **Kredit Perumahan / KUR Perumahan:** Dengan alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun, program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 100.000 penerima manfaat untuk pembangunan, renovasi, maupun pembelian rumah. Khusus untuk kredit perumahan senilai Rp100 juta ke bawah, fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (kolateral) dengan bunga ringan sebesar 6%.
3. **Rumah Subsidi / FLPP (BP Tapera):**
Penyaluran rumah subsidi ditargetkan mencapai 350.000 unit. Sebagai bentuk nyata percepatan ini, akad massal rumah subsidi direncanakan akan diselenggarakan pada 17 Desember mendatang di Malang, Jawa Timur.
4. **Sertifikasi Tanah Gratis:**
Melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian ATR/BPN, ditargetkan 1 juta sertifikat tanah gratis akan disalurkan kepada MBR pada tahun ini untuk memberikan kepastian hukum atas hunian mereka.
Selain keempat program utama tersebut, penyediaan Rumah Susun (Rusun) juga terus ditingkatkan. Tahun ini, telah terbangun 9 lokasi rusun baru, dan direncanakan akan bertambah menjadi 10 lokasi pada tahun mendatang untuk menampung kebutuhan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
**Penyederhanaan Aturan dan Peningkatan Kualitas Hunian**
Guna mempercepat penyaluran bantuan perumahan, Kementerian PKP telah melakukan perombakan regulasi secara radikal. Persyaratan bantuan bedah rumah yang sebelumnya dinilai rumit, kini telah disederhanakan agar tidak menyulitkan rakyat.
Langkah ini dibarengi dengan peningkatan pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan, yang terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas fisik rumah subsidi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kementerian PKP juga memberikan apresiasi tinggi kepada pengembang yang konsisten menjaga kualitas hunian serta kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos), guna menjaga nama baik industri perumahan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
**Realisasi Serapan Anggaran yang Optimal**
Kinerja penyerapan anggaran perumahan menunjukkan tren yang sangat positif dan menggembirakan. Jika pada tahun 2025 serapan anggaran mencapai 96%, maka pada tahun 2026 ini optimisme target serapan dipasang hingga 97%.
Pencapaian realisasi akad rumah subsidi tahun ini juga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, membuktikan bahwa sektor perumahan rakyat tetap tumbuh pesat dan resilien di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
“Kerja keras, inovasi, dan komitmen tanpa kompromi terhadap korupsi adalah kunci utama kami. Kami memangkas aturan yang menghambat, bukan yang melindungi. Tujuannya satu: rakyat mendapatkan rumah yang layak, cepat, dan terjangkau,” tegas Menteri Maruarar Sirait.
Kementerian PKP akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan untuk memastikan setiap anggaran yang diserap benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
